“Kedatangan kami kesini meminta Pemkab Kubu Raya, bersikap tegas terkait kantor gedung PUPR yang ambruk, kantor ini belum satu tahun dibangun sudah ambruk”, ujar Ismail, selaku KORLAP aksi.
Ismail mengatakan, anggaran untuk membangun kantor Dinas PUPR Kubu Raya cukup besar, yaitu Rp13 Miliar lebih, namun anehnya belum sampai satu tahun, bangunan itu sudah ada yang ambruk.
“Anggaran Rp13 Miliar lebih itu tidaklah kecil, kenapa belum satu tahun dibangun sudah ambruk, ada apa ini,” katanya.
Ketua umum PC. PMII Kubu Raya, sahabat Abdul Adim, mengatakan, Gedung Dinas PUPR Kubu Raya, yang baru dibangun pada tahun 2018, kini sudah mengalami kerusakan.
Hal tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat mengingat gedung tersebut menelan anggaran negara sebesar Rp13.491 Miliar.
“Mega proyek dari anggaran dana APBD Kubu Raya, yang dilaksanakan oleh PT ATN, mengalami kerusakan dibagian plafon. Selain itu, berdasarkan informasi dari salah satu media, gedung lantai II juga mengalamai kerusakan yang cukup parah. Pemerintah dan rakyat jelas dirugikan, mengingat gedung tersebut dibangun menggunakan uang rakyat, Abdul Adim.
Ia menjelaskan, PUPR Kubu Raya, sebagai instansi pemerintahan, penyelenggara perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, seharusnya mampu mengawasi dalam proses pembangunan mega proyek tersebut.
“Ini jelas merupakan bentuk kegagalan PUPR Kubu Raya, dalam melaksanakan tugasnya”, terangya.
Abdul Adim, selaku ketua umum PC. PMII Kubu Raya, mendesak ketegasan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menelusuri penyebab rusaknya gedung PUPR Kubu Raya.
Selain itu PC. PMII KKR juga mendesak PUPR Kubu Raya, untuk menjelaskan secara transparan kepada masyakarat, dalam proses pembangunan gedung PUPR Kubu Raya.
“Kami juga meminta DPRD KOMISI III Kabupaten Kubu Raya, untuk mengevaluasi penyebab terjadinya kerusakan gedung PUPR Kubu Raya, dan juga mendesak DPRD KOMISI III, untuk melakukan pemanggilan kepada pimpinan PT ATN, selaku kontraktor pembangunan gedung PUPR Kubu Raya.
Tidak hanya itu, PC. PMII Kubu Raya juga mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi KalBar, untuk melakukan audit, terkait proses pembangunan gedung PUPR Kubu Raya.
PC. PMII Kubu Raya, juga menuntut untuk memeriksa mantan Kepala Dinas PUPR Kubu Raya, terkait pembangunan gedung PUPR Kubu Raya.
“Kami juga mengajak semua lapisan masyarakat dan pemerintah bersama-bersama mengawasi dinas PUPR dalam menjalankan tugasnya”, pungkasnya.
Setelah beberapa jam mereka berorasi didepan halaman kantor bupati Kubu Raya, mereka meminta bupati terpilih bapak Muda Mahendrawan, untuk menemui mereka, agar bisa berdiskusi bersama, namun kekecewaan disampaikan oleh korlap aksi sahabat Ismail, karena bapak bupati memilih untuk tidak memenuhi permintaan mereka.
“kami sedikit kecewa dengan bapak Muda Mahendrawan, selaku bupati terpilih, karena tidak menemui kami, namun demikian kami juga menyampaikan apresiasi kepada Sekda Kab. Kubu Raya, bapak Yuzran Nizam, yang telah berdiskusi panjang diepan halaman kantor Bupati Kubu Raya”, pungkasnya.
Setelah berorasi didepan halaman kantor bupati Kubu Raya, mereka langsung menuju kantor DPRD Kab. Kubu Raya, namun hal yang sama mereka dapatkan, karena tidak satu pun anggota dewan yang ada dikantor DPRD Kab. Kubu Raya.
Diakhir tuntutan mereka terkait ambruknya gedung PUPR KKR, mereka menuntut kepada PemKab Kubu Raya, (Bupati dan DPRD KKR), apabila dalam waktu dekat tidak melakukan pemanggilan terhadap mantan kepala dinas PUPR dan PT. ATN, selaku kontraktor mega proyek tersebut, maka jangan salahkan kami apabila mereka akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak, pungkas Abdul Adim kepada tim media.
Tags:
Pendidikan